Sidiktipikor.com,Parigi Moutong–Aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Parigi Moutong semakin merajalela. Wilayah-wilayah seperti Kecamatan Moutong, Taopa, Bolano Lambunu, hingga Ongka Malino menjadi pusat perhatian atas praktik tambang liar yang diduga dibiarkan tanpa tindakan tegas oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini memicu keresahan publik dan mendorong kritik tajam terhadap institusi terkait.
Tokoh pemuda Parigi Moutong, Buyung Tjaura, melontarkan pernyataan keras terkait isu ini. "Aktivitas tambang ilegal yang semakin menjadi-jadi ini sudah berlangsung lama. Publik bertanya-tanya, mengapa aparat penegak hukum membiarkan ini terjadi? Jangan salahkan masyarakat jika mereka menilai aparat bermain mata dengan para cukong tambang ilegal," tegas Buyung.
Buyung juga menyerukan evaluasi besar-besaran oleh Kapolri dan Kejaksaan Agung terhadap kinerja aparat di daerah. "Saat ini Presiden sedang bersih-bersih pemerintah, tetapi kenyataan di lapangan malah menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap penegak hukum. Kami mendesak Kapolda Sulteng untuk mengganti Kapolres Parimo. Sebagai masyarakat, kami berhak menyuarakan harapan ini, sesuai dengan jaminan konstitusi," ujar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako itu pada Senin (28/01/2025).
Seruan serupa juga datang dari Mohon Taufik, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah. Ia mendesak aparat untuk tidak hanya menangkap pelaku di lapangan, tetapi juga mengincar aktor-aktor besar di balik bisnis tambang ilegal ini. "Tangkap para pemodal besar! Jangan biarkan mereka terus meraup keuntungan dari kerusakan lingkungan," desaknya lantang.
Kerugian yang diakibatkan tambang ilegal ini tidak main-main. Selain menghancurkan lingkungan, praktik ini juga mengancam kelangsungan ekosistem dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dengan kondisi ini, masyarakat menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum: akankah keberanian untuk membongkar jejaring mafia tambang benar-benar diwujudkan?
Kini, semua mata tertuju pada Kapolda Sulawesi Tengah dan Kapolres Parigi Moutong. Akankah tindakan tegas segera diambil, atau pembiaran ini akan terus menjadi noda hitam dalam upaya penegakan hukum di daerah?
