SidikTipikor.com,Palu – Hari ketiga Idulfitri 1446 H bertepatan dengan Rabu (2/4/2025) menjadi momen penting bagi tiga politisi senioe Sulawesi Tengah yang bertemu dalam sebuah agenda silaturahmi di kediaman Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Arus Abdul Karim. Dalam pertemuan tersebut hadir Gubernur Sulawesi Tengah dua periode, Longki Djanggola, serta mantan Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura. Keduanya didampingi oleh dua legislator perempuan Sulawesi Tengah, Zalzulmida A. Djanggola dan Vera Mastura, yang merupakan kader Partai Gerindra.
Suasana pertemuan berlangsung penuh kekeluargaan. Dalam kesempatan tersebut, Rusdi Mastura menekankan pentingnya kerja sama dalam membangun daerah pasca-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Mari kita bersama-sama membantu kemajuan Sulawesi Tengah untuk lebih baik lagi. Pilkada sudah lewat, tidak ada lagi riak-riak atau sekat di antara kita. Sekarang saatnya bergandengan tangan untuk membangun Sulawesi Tengah ke arah yang lebih baik,” ujar Rusdi Mastura.
Senada dengan itu, Longki Djanggola menekankan bahwa kemajuan daerah sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyampaikan bahwa pertemuan ini juga sejalan dengan agendanya, yakni Kunjungan Sekali Setahun (Kinjungan Spesifik), yang bertujuan menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat.
“Sebagai anggota Komisi II DPR RI, mitra saya adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), serta berbagai instansi daerah. Program dan visi-misi kita bersama dengan gubernur terpilih harus dapat terwujud. Saya akan membawa aspirasi Pemprov dan masyarakat Sulawesi Tengah ke DPR RI. Pada saat forum diskusi dengan Kemendagri dan Menpan-RB, saya akan menyampaikan langsung aspirasi tersebut,” tandas Longki Djanggola.
Pertemuan ini mencerminkan semangat kebersamaan para pemimpin daerah dalam mendorong pembangunan Sulawesi Tengah yang lebih maju dan harmonis, dengan menekankan pentingnya sinergi antara pemangku kepentingan di berbagai tingkatan pemerintahan.